Butuh Insentif
Ekonomi seringkali dijalankan dengan insentif atau dengan
disinsentif. Dan insentif atau disinsentif itu biasanya dikeluarkan oleh
pemerintah atau sebuah lembaga pemilik otoritas. Akan tetapi ketika berhadapan
dengan kenyataan tidaklah sesederhana itu. Tengok saja paket kebijakan yang
sudah berjumlah selusin yang disodorkan pemerintahan Joko Widodo ke publik.
Kebijakan yang berisi ratusan deregulasi yang sudah terbit sejak tahun lalu itu
ternyata belum mampu menggerakkan mesin-mesin perekonomian secara optimal.
Sepanjang kuartal pertama lalu, berdasarkan rilis dari Badan
Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,92 persen, lebih rendah
jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal keempat 2015 yang sebesar 5,04
persen.
Memang pendapat itu bisa saja dimentahkan dengan alasan
bahwa efektifitas paket kebijakan membutuhkan waktu tidak hanya setahun, bahkan
bisa bertahun-tahun. Alasan itu memang masuk akal, namun demikian, setidaknya
ada beberapa aturan dari selusin paket itu yang sudah memberikan dampaknya pada
perekonomian.
Diskusi mengenai keberhasilan atau kegagalan dari sebuah
kebijakan, dari sebuah pemerintahan bisa sangat relatif. Jangankan pemerintahan
sekarang yang baru berumur dua tahun, pemerintahan lalu saja yang sudah berkuasa
selama 10 tahun tetap bisa dibilang gagal. Tergantung dari sudut mana
melihatnya dan tergantung siapa yang berbicara. Looks who’s talking.
Oleh karena itu, pemerintahan sekarang tidak boleh buru-buru
dikatakan tidak berhasil atau dicap akan menemui kegagalan, meski imbas dari
penurunan ekonomi dalam dua tahun terakhir bisa menjadi rapor merah.
Mari kembali kepada kinerja triwulan pertama. Melemahnya
pertumbuhan tentu akan memberikan ekspektasi yang negatif kepada para pelaku
pasar. Sektor kredit misalnya. Perlambatan ekonomi pada kuartal awal itu bisa
membuat sektor perbankan makin hati-hati menurunkan kredit. Bahkan Bank Sentral
memproyeksikan pertumbuhan kedit 2016 sebesar 11 persen, lebih rendah dari
sebelumnya yang masih di atas 12 persen.
Anggaran negara memberikan sinyal yang lebih suram.
Realisasi penerimaan negara pada triwulan pertama selalu lebih rendah,
sebaliknya realisasi belanja selalu meningkat. Dan ini sudah terjadi dalam
beberapa tahun terakhir. Apalagi melihat tren ekspor yang masih stagnan,
padahal itu merupakan cara ampuh mendongkrak pertumbuhan. Melihat itu semua, seorang
ekonom, jika berani mengarakan jika tren ini dibiarkan maka defisit anggaran
yang dijaga di bawah level 3 persen akan ambrol.
Di pasar keuangan dan pasar modal, bisa jadi situasinya
lebih parah. Para pemain yang biasanya memegang pameo “buy on rumour and sell on fact” tentu akan bereaksi negatif
terhadap pelemahan ekonomi ini. Fakta bahwa pemerintah tengah terindikasi
mengalami kerepotan dalam mengurusi fiskal tentu menjadi alasan mereka melepas
portofolio rupiah. Dan rumor bahwa defisit akan makin melebar akan membuka
mereka membeli portofolio asing.
Jika ini terjadi maka target pertumbuhan ekonomi yang
ditetapkan 5,3 persen dan direvisi menjadi 5,1 persen bulan ini, akan menjadi
sesuatu yang cukup jauh untuk dijangkau. Namun demikian perjalanan masih jauh
dan waktu masih tersedia. Dan mungkin pemerintah masih punya insentif lain
untuk dikeluarkan. Atau disinsentif lain?
Komentar