Keberpihakan Media


Beberapa waktu belakangan tepatnya di awal Desember, muncul peristiwa besar ketika jutaan orang berkumpul dan menyatakan pendapatnya di Jakarta, dan semuanya terjadi dengan begitu lancar dan aman. Pertemuan bahkan disebut-sebut sebagai pertemuan umum terbesar di dunia. Akan tetapi anehnya, media-media mainstream memilih untuk tidak memberitakannya di halaman muka.
Jurnalistik adalah sebuah proses dan kegiatan mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Ia bekerja lewat beberapa prinsip dan juga dijaga sederet etika. Namun demikian ketika ada peristiwa besar bahkan terbesar, ilmu jurnalistik mengajarkan bahwa publik harus mengetahuinya dan media ‘harus’ meliputnya.
Memang keharusan untuk meliputnya akan disesuaikan dengan kebijakan redaksi. Biar begitu mengingat besarnya peristiwa itu dan banyaknya orang yang datang, kejadian tersebut tidak boleh luput dari liputan. Oleh karena itu, ketika hampir semua media-media mainstream tidak meliputnya dan bahkan mem-block-nya dengan tidak memberitakannya, pertanyaan besar pun tak pelak muncul dari khalayak banyak.
Hal itu juga menjadi pertanyaan dari Effendi Gazali, seorang pakar komunikasi politik. Bahkan dalam sebuah acara talkshow terkenal di Indonesia, dia memberikan tantangan kepada para lawan bicaranya terkait hal itu. “Apakah ada guru jurnalistik di dunia ini yang mengajarkan kalau ada peristiwa sebesar ini, lalu Anda boleh block sama sekali (peristiwa itu) dan seakan-akan tidak terjadi. Dan menutup hak-hak informasi publik?”
Keanehan ini memang banyak yang coba menjelaskan dengan argumen bahwa hak sebuah media untuk memilih mana yang mau diberitakan mana yang tidak. Atau dengan mengatakan, jangan memaksa semua menu itu ada di sebuah media. Media itu, katanya, ibarat restoran dan jurnalisme itu ilmu memasak, dan kokinya adalah wartawan. Jika tidak suka dengan menu yang ada, pindah restoran saja.
Alasan ini sejatinya seperti menghindarkan bahkan menjauhkan jurnalistik atau media dari tugas utamanya yaitu memantau kekuasaan dan menyambung lidah publik. Tokoh pers nasional yang juga pendiri salah satu harian terbesar di Indonesia PK Ojong pernah mengatakan bahwa “tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.”
Di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini, memang hampir tidak mungkin untuk menutupi sebuah kejadian yang besar. Karena publik tidak lagi mengandalkan media-media konvensional yang dulu memang menguasai arus informasi.
Akan tetapi pilihan untuk tidak mengangkat sebuah peristiwa dan atau mem-blow up sebuah peristiwa lainnya seperti memperlihatkan kepada publik tentang keberpihakan sebuah media. Padahal dalam sembilan elemen jurnalistik yang dipopulerkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001), dikatakan bahwa pers harus berpihak kepada kebenaran, yaitu kebenaran yang fungsional. Selain itu dikatakan pula bahwa pers harus hanya menggantungkan loyalitasnya kepada publik, tidak kepada yang lain, apalagi penguasa.
Singkatnya media itu tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran, tidak boleh menunjukkan keloyalan kecuali kepada publik.




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fokus dan Distraksi

Pertanda

Kamuflase