Ujian Pemimpin Populis
Satu bulan belakangan ini, lagi-lagi kita diperlihakan beragam tingkah pemimpin dalam menghadapi masalah besar. Ada yang sesuai ekspektasi, ada juga yang melenceng dari ekspektasi.
Yang pertama tentu mendapat puji, dan yang belakangan harus berhadapan dengan kritik dari publik.
Kebijakan yang digulirkan pemimpin di masa-masa gawat seperti saat ini memang membutuhkan kemampuan ekstra dan menjadi ujian sesungguhnya bagi kapasitas seorang pemimpin. Namun demikian
masih ada pemimpin yang lebih concern pada popularitasnya dari pada keselamatan warganya. Pemimpin-pemimpin ini biasanya memang mendapatkan jabatannya dengan mengedepankan hal-hal yang populis, atau biasa disebut pemimpin
populis.
Akan tetapi pemimpin populis saat ini tidak bisa lagi mengandalkan hanya pada popularitasnya apalagi hanya ingin menyelamatkan popularitasnya. Masyarakat menginginkan kebijakan yang
tegas yang diikuti oleh semua unsur di dalam negara. Bukan kebijakan yang ambigu dan harus diterjemahkan lagi, bahkan seringkali dianulir oleh bawahannya.
Publik, sayangnya, sudah beberapa kali melihat kebijakan semacam itu. Kebijakan yang membingungkan masyarakat. Sebut saja kebijakan soal relaksasi angsuran pinjaman bagi debitur
usaha kecil yang terkena dampak virus corona. Atau kebijakan yang membolehkan/ tidak membolehkan mudik atau pulang kampung. Malahan yang terakhir publik dibuat bingung oleh pernyataan Presiden bahwa mudik tidak sama dengan
pulang kampung.
Pertanyaan mendasar pun muncul, bagaimana seorang pemimpin bisa menelurkan kebijakan yang efektif jika pemahamannya atas sebuah permasalahan saja bisa menyalahi kebenaran umum. Dan
hal itu tidak bisa dibendung lagi meski bawahannya bahkan pendukungnya harus bertubi-tubi memberikan pembelaan.
Selain soal pemahaman, dalam kondisi wabah yang gawat seperti sekarang ini, kesatuan perintah dan koordinasi pusat dan daerah adalah sesuatu yang sangat esensial agar kebijakan pemerintah.
tetapi seperti yang terlihat sejak awal pandemi ini mencuat, banyak ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah.
Apakah sinyal-sinyal di atas adalah tanda dari kegagalan pemimpin populis? Jonatan Lassa dan Miranda Booth dari Charles Darwin University, dalam tulisan berjudul Are populist leaders
a liability during Covid-19? yang dikutip dari laman resmi Charles Darwin University setidaknya bisa menjadi jawaban.
Menurut periset yang artikelnya terbit tahun 2020, kegagalan pemimpin populis bersumber pada: bias optimisme, kepemimpinan yang ambigu, dan yang lebih mengerikan yaitu anti-sains.
Pertama, bias optimisme adalah sikap optimis yang berlebihan dan mengabaikan kemungkinan negatif yang sama besar potensinya. Para pemimpin populis tidak menggunakan kemampuan kognitif
dengan mengabaikan kemungkinan terburuk pandemi, bahkan meremehkan.
Kedua adalah kepemimpinan yang ambigu. Kacaunya koordinasi pusat-daerah, miskomunikasi antarpemangku kebijakan, hingga perilaku pemimpin yang tidak tepat terus mewarnai di tengah
krisis pandemi. Dari awal terlihat kebingungan yang dihadapi kepala daerah akibat ketidaksiapan pusat, komunikasi menteri yang saling bertentangan. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi sendiri harus terlibat pada kegiatan
yang sebetulnya cukup dilakukan ketua RT seperti bagi-bagi sembako.
Ketiga yang paling mengerikan adalah anti-sains. Menurut sebuah tulisan The Jakarta Post, ada kecenderungan di mana pemerintah justru ingin menghambat suara peneliti untuk melindungi
agenda politik dan ekonomi di atas keselamatan warganya.
Harus diakui bahwa ketiganya sedang berlaku di Indonesia di saat pendemi ini masih berlangsung. Sebagai rakyat tentu kita tinggal hanya berharap mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu.
(dipublikasikan Maret 2020)
Komentar