Hajatan dan Anggaran


Hajatan besar sudah dilalui dan hajatan besar lainnya menanti. Bukan, ini bukan soal pemilihan Presiden dan political budget cycle. Ini soal hajatan Asian Games yang baru saja usai dan Jakarta-Palembang telah menunjukkan keberhasilannya sebagai tuan rumah. Hitung punya hitung, sebuah angka resmi dari lembaga negara muncul sebesar Rp45 triliun rupiah yang terdiri dari banyak elemen. Angka itu setara anggaran Kementerian Keuangan selama setahun.
Hajatan lain yang menunggu untuk direalisasikan dan dihitung-hitung dampaknya kepada perekonomian adalah pertemuan tahunan lembaga donor Internasional IMF-Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang. Lagi-lagi sebuah angka dari sebuah lembaga negara muncul yaitu sebesar Rp6,9 triliun. Sementara itu, dari sisi dampak langsung pengeluaran peserta IMF-World Bank Annual Meeting 2018, diperkirakan angkanya mencapai Rp943,5 miliar.
Di tengah anggaran negara yang ketat, karena gejolak nilai tukar yang menekan kurs rupiah, pendapatan-pendapatan negara dari pelaksanaan event intenasional memang cukup membasahi kerongkongan meski tidak sampai menghilangkan dahaga.
Di tengah kondisi global yang masih berada dalam ketidakstabilan dan kisruh keuangan akibat kebijakan pemerintahan Trump, terutama di bidang perdagangan, setiap dollar AS yang masuk ke perekonomian RI sangat berharga. Jadi ketika dollar AS semakin perkasa atas dollar AS, kekhawatiran pun bermunculan. Trauma akan terjadinya gejolak ekonomi seperti dua puluh tahun lalu pun terbit.
Namun demikian, beberapa bulan lalu sempat ada pejabat yang bilang bahwa pemerintah mendapatkan tambahan dana yang cukup banyak dari pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar AS. Jadi mungkin saat ini pejabat itu sedang menghitung berapa banyak yang bisa masuk ke kantong negara akibat pelemahan rupiah.
Akan tetapi, melihat rancangan anggaran negara 2019, sepertinya kita melihat paradoks. Di tengah keinginan untuk mengumpulkan dollar AS keping demi keping, di dalam anggaran tersebut justru terjadi pemborosan di sisi belanja.
Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah naiknya porsi belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS). Anggaran negara sebagian besar untuk bayar utang dan bayar gaji. Bahkan setidaknya sekitar 80 hingga 90 persen dari belanja daerah digunakan untuk pengeluaran rutin pegawai seperti gaji dan sebagainya. Perbaikan untuk infrastruktur, dengan demikian, tentu menjadi prioritas yang ke sekian.
Selain itu, menjelang tahun politik, anggaran negara pun disusun sedemikian rupa sehingga bisa mendulang simpati rakyat untuk incumbent. Dana-dana bantuan sosial dan dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan pada 2019. Malahan dana PKH meroket hingga dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dari anggaran 2018 sebesar Rp17 triliun. Dan ini memang soal political budget cycle.
                Political budget cycle menjadi sebuah keniscayaan ketika pemerintah yang berkuasa menginginkan untuk berkuasa kembali. Lagi pula siapa yang tak ingin berkuasa lagi? Memang sejak aturan baru mengenai pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan periode kekuasaan presiden, pemerintahan petahana sangat memanfaatkan anggaran demi mengeruk simpati rakyat.
                Anggaran-anggaran a la sinterklas yang membagi-bagi uang dengan berkedok meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan bantuan untuk si miskin, dengan itu lalu bermunculan. Strategi itu memang tidak melanggar hukum, karena toh nantinya yang menikmati rakyat juga. Pemerintah hanya menikmati dampak dari kepuasan rakyat, ketika dipilih kembali. Itu saja.
               

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fokus dan Distraksi

Pertanda

Kamuflase