Hajatan dan Anggaran
Hajatan besar sudah dilalui dan hajatan besar
lainnya menanti. Bukan, ini bukan soal pemilihan Presiden dan political budget cycle. Ini soal hajatan
Asian Games yang baru saja usai dan Jakarta-Palembang telah menunjukkan
keberhasilannya sebagai tuan rumah. Hitung punya hitung, sebuah angka resmi
dari lembaga negara muncul sebesar Rp45 triliun rupiah yang terdiri dari banyak
elemen. Angka itu setara anggaran Kementerian Keuangan selama setahun.
Hajatan lain yang menunggu untuk direalisasikan
dan dihitung-hitung dampaknya kepada perekonomian adalah pertemuan tahunan
lembaga donor Internasional IMF-Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang.
Lagi-lagi sebuah angka dari sebuah lembaga negara muncul yaitu sebesar Rp6,9
triliun. Sementara itu, dari sisi dampak langsung pengeluaran peserta IMF-World
Bank Annual Meeting 2018, diperkirakan angkanya mencapai Rp943,5 miliar.
Di tengah anggaran negara yang ketat, karena
gejolak nilai tukar yang menekan kurs rupiah, pendapatan-pendapatan negara dari
pelaksanaan event intenasional memang
cukup membasahi kerongkongan meski tidak sampai menghilangkan dahaga.
Di tengah kondisi global yang masih berada
dalam ketidakstabilan dan kisruh keuangan akibat kebijakan pemerintahan Trump,
terutama di bidang perdagangan, setiap dollar AS yang masuk ke perekonomian RI
sangat berharga. Jadi ketika dollar AS semakin perkasa atas dollar AS,
kekhawatiran pun bermunculan. Trauma akan terjadinya gejolak ekonomi seperti
dua puluh tahun lalu pun terbit.
Namun demikian, beberapa bulan lalu sempat
ada pejabat yang bilang bahwa pemerintah mendapatkan tambahan dana yang cukup
banyak dari pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar AS. Jadi mungkin saat ini
pejabat itu sedang menghitung berapa banyak yang bisa masuk ke kantong negara
akibat pelemahan rupiah.
Akan tetapi, melihat rancangan anggaran
negara 2019, sepertinya kita melihat paradoks. Di tengah keinginan untuk
mengumpulkan dollar AS keping demi keping, di dalam anggaran tersebut justru
terjadi pemborosan di sisi belanja.
Salah satu indikator yang dapat dilihat
adalah naiknya porsi belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS). Anggaran negara
sebagian besar untuk bayar utang dan bayar gaji. Bahkan setidaknya sekitar 80
hingga 90 persen dari belanja daerah digunakan untuk pengeluaran rutin pegawai
seperti gaji dan sebagainya. Perbaikan untuk infrastruktur, dengan demikian,
tentu menjadi prioritas yang ke sekian.
Selain itu, menjelang tahun politik, anggaran
negara pun disusun sedemikian rupa sehingga bisa mendulang simpati rakyat untuk
incumbent. Dana-dana bantuan sosial
dan dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan pada 2019. Malahan
dana PKH meroket hingga dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dari anggaran
2018 sebesar Rp17 triliun. Dan ini memang soal political budget cycle.
Political budget cycle menjadi sebuah
keniscayaan ketika pemerintah yang berkuasa menginginkan untuk berkuasa
kembali. Lagi pula siapa yang tak ingin berkuasa lagi? Memang sejak aturan baru
mengenai pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan periode kekuasaan
presiden, pemerintahan petahana sangat memanfaatkan anggaran demi mengeruk
simpati rakyat.
Anggaran-anggaran
a la sinterklas yang membagi-bagi
uang dengan berkedok meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
taraf hidup masyarakat, dan bantuan untuk si miskin, dengan itu lalu
bermunculan. Strategi itu memang tidak melanggar hukum, karena toh nantinya yang menikmati rakyat juga.
Pemerintah hanya menikmati dampak dari kepuasan rakyat, ketika dipilih kembali.
Itu saja.
Komentar