Musuh
Kegentingan demi kegentingan diterbitkan pemerintah dalam
bentuk aturan.
Akhir-akhir ini pemerintah
terkesan getol meruncingkan perbedaan-perbedaan, padahal tadinya bukan
merupakan masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih merangkul semua pihak yang ada, pemerintah terlihat malah
membangun jurang pemisah antara kelompok yang satu dengan yang lain.
Seharusnya pemerintah –seperti
sudah sering diusulkan oleh banyak pihak fokus pada inti masalah di Indonesia:
keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Dalam bidang sosial seperti kasus
hukum, berkali-kali pemerintah
menunjukkan standar ganda dalam meng-approach
peristiwa ataupun kasus yang muncul di masyarakat. Ketika berhadapan dengan
lawan politik ataupun rakyat jelata semuanya serba tegas. Sebaliknya ketika
berhadapan dengan kanca politik dan para pemilik kekuasaan maka yang terjadi
adalah keberpihakan dengan mengemukakan alasan yang seolah-oleh logis dan
rasional.
Dalam
bidang ekonomi, ketimpangan yang ada juga dinilai makin menganga. Indonesia
adalah salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling
tinggi. Hampir separo dari kekayaan yang ada dikuasai oleh 1 persen orang-orang
termakmur di negeri ini. Indonesia hanya kalah dari Rusia (74,4 persen), India
(58,4 persen), dan Thailand (58 persen), berdasarkan data dari Statista.
Ketimpangan
lain juga melanda sektor keuangan. Pertumbuhan jasa keuangan pada kuartal kedua
tahun ini berada di atas 13 persen, hampir tiga kali lipat pertumbuhan industri
pengolahan. Kondisi tersebut mengindikasikan, pertumbuhan jasa keuangan dan
sektor riil tidak berkorelasi positif. Lebarnya jurang ketimpangan terjadi
karena profil risiko sektor riil cenderung lebih besar, dan perputaran uangnya
butuh waktu lama. Sebaliknya pada sektor keuangan, instrumen seperti deposito
dan surat utang menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko rendah.
Investor akhirnya lebih memilih investasi di sektor keuangan.
Padahal anjloknya sektor riil
memunculkan bahaya lain: konsumsi dan daya beli masyarakat merosot yang pada
akhirnya menambah ancaman pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Inilah
yang seharusnya menjadi musuh pemerintah yang harus menjadi prioritas untuk
dikalahkan bahkan dilenyapkan. Bukan melenyapkan organisasi masyarakat yang
dikesankan akan membahayakan negara. Keberagaman di Indonesia bukanlah
kelemahan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak layak dijadikan musuh.
Karena menurut Paulo Coelho, “musuh
kita merupakan perwujudan dari kelemahan kita. Kelemahan ini mungkin berwujud
ketakutan akan sakit secara fisik, tapi juga bisa berwujud rasa kemenangan yang
terlalu dini ataupun hasrat kuat untuk menghindari pertempuran karena kita
merasa itu tak layak untuk diperjuangkan.”
Akan
tetapi tampaknya pemerintah abai dan memberikan perhatian dan fokus yang
terlampau besar kepada hal-hal lainnya. “Musuh kita jarang sekali
merepresentasikan keburukan. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dialah yang
akan membuat pedang kita tak hanya berkarat di sarungnya,” lanjut Coelho lagi
dalam novel berjudul “Ziarah”.
Maka
dari itu, sulit sekali buat kita untuk tidak berpikir bahwa pemerintah juga
tengah mengubah fokus kita kepada utang negara yang menggunung, pada
harga-harga yang naik karena subsidi yang terus dicabut, kepada hal-hal yang
seharusnya tidak menjadi fokus pemerintah.
Komentar