Musuh

 Akhir-akhir ini pemerintah tampaknya mulai melupakan salah satu kewajiban dari amanat yang diberikan rakyat padanya. Alih-alih memastikan rasa aman, Pemerintah kelihatannya lebih memilih untuk menciptakan kecemasan dan ketakutan. Pemerintah melakukannya dengan menciptakan sosok dan pihak yang digambarkan sebagai musuh-musuh yang harus dihadapi orang banyak.
Kegentingan demi kegentingan diterbitkan pemerintah dalam bentuk aturan.
Akhir-akhir ini pemerintah terkesan getol meruncingkan perbedaan-perbedaan, padahal tadinya bukan merupakan masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih merangkul semua pihak yang ada, pemerintah terlihat malah membangun jurang pemisah antara kelompok yang satu dengan yang lain.
Seharusnya pemerintah –seperti sudah sering diusulkan oleh banyak pihak fokus pada inti masalah di Indonesia: keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Dalam bidang sosial seperti kasus hukum, berkali-kali  pemerintah menunjukkan standar ganda dalam meng-approach peristiwa ataupun kasus yang muncul di masyarakat. Ketika berhadapan dengan lawan politik ataupun rakyat jelata semuanya serba tegas. Sebaliknya ketika berhadapan dengan kanca politik dan para pemilik kekuasaan maka yang terjadi adalah keberpihakan dengan mengemukakan alasan yang seolah-oleh logis dan rasional.
                Dalam bidang ekonomi, ketimpangan yang ada juga dinilai makin menganga. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Hampir separo dari kekayaan yang ada dikuasai oleh 1 persen orang-orang termakmur di negeri ini. Indonesia hanya kalah dari Rusia (74,4 persen), India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen), berdasarkan data dari Statista.
                Ketimpangan lain juga melanda sektor keuangan. Pertumbuhan jasa keuangan pada kuartal kedua tahun ini berada di atas 13 persen, hampir tiga kali lipat pertumbuhan industri pengolahan. Kondisi tersebut mengindikasikan, pertumbuhan jasa keuangan dan sektor riil tidak berkorelasi positif. Lebarnya jurang ketimpangan terjadi karena profil risiko sektor riil cenderung lebih besar, dan perputaran uangnya butuh waktu lama. Sebaliknya pada sektor keuangan, instrumen seperti deposito dan surat utang menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko rendah. Investor akhirnya lebih memilih investasi di sektor keuangan.
Padahal anjloknya sektor riil memunculkan bahaya lain: konsumsi dan daya beli masyarakat merosot yang pada akhirnya menambah ancaman pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Inilah yang seharusnya menjadi musuh pemerintah yang harus menjadi prioritas untuk dikalahkan bahkan dilenyapkan. Bukan melenyapkan organisasi masyarakat yang dikesankan akan membahayakan negara. Keberagaman di Indonesia bukanlah kelemahan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak layak dijadikan musuh.
Karena menurut Paulo Coelho, “musuh kita merupakan perwujudan dari kelemahan kita. Kelemahan ini mungkin berwujud ketakutan akan sakit secara fisik, tapi juga bisa berwujud rasa kemenangan yang terlalu dini ataupun hasrat kuat untuk menghindari pertempuran karena kita merasa itu tak layak untuk diperjuangkan.”
                Akan tetapi tampaknya pemerintah abai dan memberikan perhatian dan fokus yang terlampau besar kepada hal-hal lainnya. “Musuh kita jarang sekali merepresentasikan keburukan. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dialah yang akan membuat pedang kita tak hanya berkarat di sarungnya,” lanjut Coelho lagi dalam novel berjudul “Ziarah”.

                Maka dari itu, sulit sekali buat kita untuk tidak berpikir bahwa pemerintah juga tengah mengubah fokus kita kepada utang negara yang menggunung, pada harga-harga yang naik karena subsidi yang terus dicabut, kepada hal-hal yang seharusnya tidak menjadi fokus pemerintah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fokus dan Distraksi

Pertanda

Kamuflase